Ketentuan keamanan pangan atau food safety merupakan syarat mutlak bagi tiap tiap produk perikanan yang dapat masuk pasar ekspor. Risk Assessment merupakan proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi resiko atau bahaya yang mungkin terjadi pada produk perikanan. “Upaya pengendalian kualitas wajib dibarengi bersama dengan risk assessment. Untuk produk perikanan, kendatipun harga RA mahal, tetapi selalu wajib dilakukan. Assessment sanggup jadi kuat, sanggup mendukung pengendalian kualitas dan keamanan pangan,” Anda juga bisa memesan jenis ikan laut yang anda inginkan pada Produsen Ikan Laut

  1. Dasar Hukum
    Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.08/MEN/2004

Berikut Persyaratan Impor Ikan Hidup
Surat Permohonan secara tertulis dimaksudkan kepada Direktur Jenderal yang memuat :

Nama Jenis Ikan;
Jumlah
Ukuran dan Asal Ikan:
Bandara Pemasukan
Maksud dan obyek pemasukan

Persyaratannya yaitu :

Fotocopy SIUP/ TPUPI
Rekomendasi pemasukan ikan hidup berasal dari Dinas Prop/Kab/Kota di Bidang Perikanan.
Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jenis Ikan Impor yang pun wajib kamu ketahui juga

2. Berikut izin Ekspor Ikan Hidup
Dasar Hukum
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.08/MEN/2004
Tentang Tata Cara Impor Ikan Jenis atau Varietas Baru ke Dalam Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 8 ayat 3 “ Pengeluaran benih ikan dan induk ikan berasal dari wilayah negara Republik Indonesia sanggup dikerjakan oleh perorangan dan/atau badan hukum yang tel;ah punyai IUP di bidang pembudidayaan ikan dan Rekomendasi Pengeluaran Benih Ikan dan/atau Induk Ikan berasal dari Direktur atau pejabat yang ditunjuk”.

Anda termasuk wajib mengetahui tipe ikan apa saja yang dilarang ekspor

B. Sistem Manajemen Pangan Untuk Ekpor Ikan Olahan
Seiring bersama dengan pertumbuhan kemajuan industri pangan, banyak ditemui masalah yang berkaitan bersama dengan “food borne illness” atau penyakit yang disebabkan gara-gara makanan. Masalah pangan diantisipasi bersama dengan metode yang disebut disebut HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points),

1. HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points)
HACCP adalah suatu proses jaminan kualitas yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard (bahaya) sanggup timbul pada berbagai titik atau bagian mengolah spesifik tetapi sanggup dikerjakan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Atau dimanakah letak bahaya berasal dari makanan atau minuman yang dihailkan oleh suatu industri, dan juga jalankan evaluasi apakah semua proses yang dikerjakan adalah proses yang aman, dan bagaimana kita mengendalikan ancaman bahaya yang mungkin timbul.

Prinsip 1 – Analisis bahaya
Mengidentifikasi potensi bahaya yang terjalin bersama dengan mengolah pangan pada semua tahapan, menjadi berasal dari usaha tani, penanganan, pengolahan di pabrik dan distribusi, sampai kepada titik produk pangan dikonsumsi. Penilaian mungkin terjadinya bahaya dan menentukan tindakan pencegahan untuk pengendaliannya.

Prinsip 2 – Mengidentifikasi Critical Control Point (CCP)
Menentukan titik atau bagian prosedur operasional yang sanggup dikendalikan untuk menghilangkan bahaya atau mengurangi mungkin terjadinya bahaya tersebut. CCP bermakna tiap tiap tahapan didalam mengolah pangan dan/atau pabrik yang meliputi sejak bahan baku yang diterima, dan/atau diproduksi, panen, diangkut, formulasi, diolah, disimpan dan lain sebagainya.

Prinsip 3 – Menetapkan batas kritis
Menetapkan batas kritis yang wajib dicapai untuk menjamin bahwa CCP berada didalam kendali.

Prinsip 4 – Menetapkan proses monitoring
Menetapkan proses pemantauan pengendalian (monitoring) berasal dari CCP bersama dengan cara pengujian atau pengamatan.

Prinsip 5 – Menetapkan tindakan koreksi untuk penyimpangan yang terjadi.
Menetapkan tindakan perbaikan yang dikerjakan kalau hasil pemantauan menunjukan bahwa CCP spesifik tidak terkendali.

Prinsip 6 – Menetapkan prosedur verifikasi
Menetapkan prosedur verifikasi yang mencakup berasal dari pengujian tambahan dan prosedur penyesuaian yang tunjukkan bahwa proses HACCP terjadi efektif.

Prinsip 7 – Menetapkan penyimpanan catatan dan dokumentasi
Mengembangkan dokumentasi berkenaan semua prosedur dan pencatatan yang tepat untuk prinsip-prinsip ini dan penerapannya.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) menjamin berasal dari aspek keamanannya sedang ISO 9001 lebih fokus didalam menjamin kualitas produk. Dengan mengaplikasikan HACCP bersama dengan ISO 9001 quality management system menghasilkan proses yang lebih efisien daripada cuma manfaatkan HACCP atau ISO 9001 secara sendiri-sendiri. Hal ini termasuk mempunyai tujuan untuk tingkatkan kepuasan costumer dan memperbaiki keefektifan didalam pengorganisasiannya.

Berdasarkan keperluan ini, dunia internasional setuju untuk menerbitkan satu proses baru. ISO 22000 adalah perbaruan berasal dari standar ISO 9000 : 9001 dan mencampurkan pada standar ISO 9000 : 9001 bersama dengan konsep HACCP ke didalam satu standar.

C. Petunjuk Alur Pengajuan ekspor Impor
Terdapat dua rangkaian pengajuan yang dijelaskan pada arahan pelaksanaan tersebut, yaitu rangkaian pengajuan penerbitan izin pemasukan ikan hidup ke didalam wilayah Republik Indonesia dan Alur pengajuan penerbitan saran pengeluaran ikan hidup ke luar wilayah Indonesia. Dalam bagan rangkaian selanjutnya sanggup dilihat secara garis besar bagian awal sampai bersama dengan bagian akhir proses yang wajib dikerjakan untuk mengurus surat saran tersebut.

Setelah pelaku usaha jalankan realisasi pengeluaran ikan, pelaku usaha selanjutnya diwajibkan untuk memberikan laporan pasca pengeluaran kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya bersama dengan menyertakan fotocopi dokumen ekspor. Anda juga dapat dengan mudah mendapatkan ikan laut yang anda mau segera kunjungi Supplier Ikan Ekspor
Untuk mengajukan penerbitan saran pengeluran (ekspor) ke luar wilayah Republik Indonesia kalau beberapa syarat dokumen telah lengkap, diperlukan pas minimal 5 hari kerja sampai surat saran diterima pemohon.

Setelah pelaku usaha jalankan realisasi pengeluaran ikan, pelaku usaha selanjutnya diwajibkan untuk memberikan laporan pasca pengeluaran kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya bersama dengan menyertakan fotocopi dokumen ekspor.
Untuk mengajukan penerbitan saran pengeluran (ekspor) ke luar wilayah Republik Indonesia kalau beberapa syarat dokumen telah lengkap, diperlukan pas minimal 5 hari kerja sampai surat saran diterima pemohon.