Kewenangan Dirjen Pajak

Posted by

Kewenangan Dirjen Pajak

Kewenangan Dirjen Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkue) dalam melaksanakan tugasnya telah didukung oleh beberapa kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 dan telah beberapa kali mengalami perubahan. jasa lainnya: Pelatihan pajak

Contoh kewenangannya adalah melakukan pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak (WP) baik secara material maupun formal, memberikan tindak pidana kepada WP yang dengan sengaja membuat kerugian negara dalam bidang perpajakan dan penagihan utang pajak.

Bahkan di dalam UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, DJP mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan dan penyanderaan WP apabila yang bersangkutan dianggap tidak kooperatif dalam melakukan pembayaran tunggakan pajak.

DJP juga telah mendapatkan dukungan dari pihak lain, seperti yang tercantum di UU Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 35A yang menyatakan, bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. artikel lainnya: pph badan

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara. Dari ketentuan ini, seharusnya Ditjen Pajak tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan data untuk kepentingan penggalian potensi pajak demi tercapainya target penerimaan pajak.

Ditjen Pajak sudah berusaha melakukan semua kewenangan yang diberikan oleh UU. Kenyataannya, kewenangan yang dimiliki oleh Ditjen Pajak seringkali hanya tajam di atas kertas tetapi menjadi tumpul saat di lapangan. Hal tersebut bukan karena tumpulnya peraturan yang mendasarinya, akan tetapi lebih kepada skala prioritas pekerjaan dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di DJP.

Ken Dwijugiasteadi  selaku Dirjen Pajak, menyampaikan bahwa adanya extra effort pemeriksaan dan penagihan yang tercatat dari data DJP. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers yang dilansir indoprimer.com, terkait penyanderaan penunggak pajak dan update informasi perpajakan terkini di Kantor Pusat Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/7).

Target Surat Ketetapan Pajak (SKP) hingga akhir tahun 2017 ini yakni sebesar Rp 59,5 trilyun. Sementara itu, realisasi per 7 Juli 2017 total penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan yakni sebesar Rp 28,4 trilyun atau sekitar 48% dari target. artikel lainnya: pph pasal 21

Sampai dengan 7 Juli 2017 diketahui peranan pemeriksaan dan penagihan pajak apabila dibandingkan dengan target penerimaan pajak 2017 baru sebesar 2,3% dari target penerimaan pajak  tahun 2017.

Sumber: gatra.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *