Kinerja Industri Tergerus Karena Pengawasan Impor Lemah

Posted by

Kinerja Industri Tergerus Karena Pengawasan Impor Lemah

Saat ini para pelaku usaha domestik yang bergerak di bidang industri pengolahan masih merasa resah dengan sejumlah penyederhanaan larangan dan pembatasan (lartas) produk impor. Lemahnya pengawasan tersebut dinilai dapat menggerus daya saing industri domestik di tengah masalah lain yang membebani para pelaku usaha.

Putri K Wardhani selaku Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) menilai apabila pengawasan impor direlaksasi akan berdampak terhadap industri tidak terkecuali kosmetik. Industri pengolahan sampai saat ini merupakan tumpuan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

“Tentu [relaksasi pembatasan impor] juga merupakan ancaman untuk industri kosmetik dalam negeri,” ujar Putri.

Putri mengungkapkan dengan masuknya produk impor yang berlebihan dapat membuat industri nasional kehilangan daya saing. Apalagi, saat ini industri dibebankan dengan biaya produksi yang masih tinggi.

“Jangan heran kalau [lama-kelamaan] industri pindah ke luar atau produsen lebih memilih impor barang dari luar sesuai standar dan formulasi,” ujarnya.

Adhi Lukman selaku Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) juga menyatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan daya saing industri dalam langkah penyederhanaan sejumlah lartas dan harus membuat timeline yang jelas mengenai penyederhanaan yang dilakukan.

“Kalau untuk impor bahan baku, saya kira bagus karena lebih memperlancar bongkar muat,” ujar Adhi.

Bhima Yudhistira selaku Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemerintah tidak boleh memukul rata seluruh kebijakan penyederhanaan lartas yang tengah dikerjakan. Untuk impor bahan baku yang memiliki substitusi misalnya, impor harus tetap dibatasi.

“Kalau banjir impor khususnya barang konsumsi akan memukul industri lokal,” katanya.

Ade Sudrajat selaku Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan bahwa pihaknya sepakat dengan perubahan aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, sistem tersebut menjadi jalan keluar bagi industri kecil dan menengah (IKM) setelah ditertibkannya impor borongan.

Ade menjelaskan bahwa dengan aturan yang baru tersebut, akan diketahui siapa perusahaan yang melakukan importasi tekstil dan produk tekstil. Selama ini, melalui mekanisme impor borongan, pemerintah kesulitan untuk mengawasi produk yang didatangkan secara borong.

“Dulu dengan sistem impor borongan, importir dan pemilik barang biasanya berbeda. Dengan aturan baru, pemilik barang ya mereka yang mengimpor,” jelasnya.

Sumber : bisnis.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *